• Kamis, 23 September 2021

Lantaran Heboh, Akhirnya Pemkab Sukabumi Tutup Tambang Emas Simpenan Pasca WNA Digrebeg Imigrasi

- Selasa, 27 Juli 2021 | 11:55 WIB
Pemda Sukabumi datangi tambang emas Simpenan. Ketua KTRS Yustendi sedang berdialog dengan tim gabungan di lokasi Penambangan. (ft. istimewa/Rusdi)
Pemda Sukabumi datangi tambang emas Simpenan. Ketua KTRS Yustendi sedang berdialog dengan tim gabungan di lokasi Penambangan. (ft. istimewa/Rusdi)

KABAR RAKYAT, Sukabumi - Tambang emas rakyat di Desa Cihaur Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi yang sempat heboh karena keberadaan WNA China. Ditutup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, penutupan dilakukan oleh Tim gabungan dari Kesatuan Kebangsaan dan Politik, Satpol PP, Forkompimcam Simpenan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perizinan atau , DPMPTSP dan Dinas Lingkungan Hidup.

Sebelumnya 5 WNA (warga negara asing) diamankan petugas Imigrasi dan kepolisian karena berada dan beraktivitas di lokasi tambang yang dikelola oleh Koperasi tambang Rakyat Sukabumi (KTRS).

Tim gabungan mendatangi galian  tambang emas KTRS yang beroperasi di wilayah Kampung Ciarsa RT 03, RW 04 Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi,

Kepala Kesbangpol Kabupaten Sukabumi, Dodi Rukman Meidianto menjelaskan tim datang untuk menggali keterangan langsung dari lokasi tambang soal keberadaan sejumlah WNA termasuk dari China.

"Kami juga memeriksa kelengkapan administrasi perizinan galian tambang KTRS," ujarnya kepada awak media.

Kepada tim gabungan KTRS menegaskan WNA Cina yang tertangkap di lokasi bukan pekerja tambang, tapi tamu yang akan berinvestasi. "Mereka bilang saat ini tidak ada lagi WNA di lokasi tambang," sambung Dodi.

Dari pemeriksaan administrasi perizinan dilakukan oleh DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, Disnakertrans, Satpol pp untuk sementara kegiatan di lokasi tersebut dihentikan.

"Berkas perijinan dan hasil wawancara nanti akan dibahas di tingkat kabupaten. Sementara bangunan dan kegiatan pengolahan secara resmi kami tutup karena belum mempunyai izin," tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kadis Perindustrian dan ESDM Kabupaten Sukabumi, Aam Amar Halim menyampaikan, jajarannya siap untuk membuat laporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) jika terdapat pelanggaran tambang berikut kegiatan lainnya yang tidak memiliki izin resmi. Namun, kata Aam, pihaknya bisa melakukan itu jika ada perintah dari Bupati Sukabumi.

Halaman:

Editor: Choiri Kurnianto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

PeduliLindungi Tak Dibutuhkan Jika 3T Indonesia Kuat

Kamis, 23 September 2021 | 06:57 WIB

Kepolisian di Banyuwangi Razia Tambang Pasir Illegal

Kamis, 16 September 2021 | 05:24 WIB
X