• Kamis, 23 September 2021

Sejumlah Fraksi di DPR Belum Puas dengan Data Pemprov Terkait Covid-19 Sehingga Revisi Perda Nomor 2 Ditunda

- Jumat, 23 Juli 2021 | 22:48 WIB
Ilustrasi stop Covid-19 (Foto: Alexandra_Koch/Pixabay)
Ilustrasi stop Covid-19 (Foto: Alexandra_Koch/Pixabay)

KABAR RAKYAT, HOTNEWS - Pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tengang penanggulangan Covid-19 ditunda oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Pasalnya sejumlah fraksi belum puas dengan data-data yang disampaikan oleh Pemprov Jakarta sehingga pembahasan revisi Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19 ini ditunda.

Baca Juga: Begini Maksud PKL Es Sop Buah yang Kibar Bendera Putih 'Korban PPKM' di Alun Alun Cicirug

Wakil Ketua Bapemperda Dedi Supriadi saat memimpin rapat di DPRD Jakarta, Jumat 23 Juli 2021 mengatakan, "Pembahasan Perda nomor 2 Tahun 2020 untuk ditunda."

Sedangkan sekretaris Fraksi PKS Achmad Yani mengatakan, partainya tidak setuju dengan adanya revisi Perda Covid-19 tersebut kalau harus dimasukan sanksi kurungan penjara. Hal ini dikemukakan berdasarkan pendapat masyarakat yang masuk ke dia bahwa masyarakat banyak tak setuju.

Baca Juga: Tak Gunakan Hak Interpelasi, Fraksi Golkar DPRD Banyuwangi Punya Cara lain Soal Tapal Batas Kawah Ijen

Lebih lanjut PKS lantas menyarankan agar Pemprov Jakarta menggunakan Perda Covid-19 yang ada saja.

"Kami terus terang belum bisa menerima terhadap revisi Perda 2 kalau memang dimasukan tentang masalah pidana. Pakai saja perda yang sudah ada, tidak perlu ditambahkan sanksi ancaman pidana," ucap Ahmad Yani.

Baca Juga: Hindari Turunnya Harga DOC, Sebanyak 53 Ribu Telur Ayam Dimusnahkan

Halaman:

Editor: Moh. Husen

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

PeduliLindungi Tak Dibutuhkan Jika 3T Indonesia Kuat

Kamis, 23 September 2021 | 06:57 WIB

Kepolisian di Banyuwangi Razia Tambang Pasir Illegal

Kamis, 16 September 2021 | 05:24 WIB
X