• Kamis, 23 September 2021

Tak Gunakan Hak Interpelasi, Fraksi Golkar Punya Cara lain Menyoal Tapal Batas Kawah Ijen

- Jumat, 23 Juli 2021 | 20:33 WIB
Ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi, Ruliyono,SH
Ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi, Ruliyono,SH

KABAR RAKYAT,Banyuwangi - Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Banyuwangi berbeda pendapat soal pengunaan hak interpelasi terkait penandatanganan dokumen berita acara tapal batas Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso khususnya sub segmen Kawah Ijen.

Usulan pengunaan hak interpelasi saat ini telah diajukan oleh 17 (tujuh belas) anggota dewan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Fraksi Demokrat (FPD) dan dua anggota dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dan salah satu fraksi yang kurang sependapat dengan adanya hak interpelasi adalah fraksi Golkar. Partai dengan lambang pohon Beringin ini mempunyai cara lain untuk menyikapi soal tapal batas sub segmen Kawah Ijen.

Baca Juga: Soal Batas Kawah Ijen, 17 Anggota DPRD Banyuwangi Usulkan Hak Interpelasi

“ Sikap Golkar jelas, bukan soal setuju atau tidak setuju, perlu diketahui fraksi Golkar sangat menghormati pandangan teman-teman yang mengusulkan interpelasi karena itu merupakan hak, fraksi Golkar punya cara lain untuk menyikapi soal itu, “ ucap Ketua DPD Golkar Banyuwangi, Ruliyono, SH saat dikonfrimasi Kabar Rakyat, Jum'at (23/07/2021) diruang kerjanya.

Berikut alasan fraksi Golkar tidak mengunakan hak interpelasi, Ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi menjelaskan definisi dari interpelasi yakni hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah Bupati, yang dinilai penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

“ Pertanyaannya, apakah hak  interpelasi yang diusulkan itu masuk dalam definisi itu, saya ini berpendidikan hukum sehingga ada keraguan , “ ucap Ruliyono.

Baca Juga: Bergulir atau tidak, Hak Interpelasi Batas Kawah Ijen masuk Banmus DPRD

Sedangkan definisi dari kebijakan  adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah kebijakan ini bisa diterapkan dalam pemerintahan,  sector swasta, organisasi dan kelompok masyarakat.

Halaman:

Editor: Hariyadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

PeduliLindungi Tak Dibutuhkan Jika 3T Indonesia Kuat

Kamis, 23 September 2021 | 06:57 WIB

Kepolisian di Banyuwangi Razia Tambang Pasir Illegal

Kamis, 16 September 2021 | 05:24 WIB
X