Forsuba Sesalkan Kelompok Rukun Tani Pakel Bentrok dengan Aparat Kepolisian

KABAR RAKYAT – Beredarnya kabar pembantaian warga Desa Pakel, Kecamatan Licin, Banyuwangi, Jawa Timur oleh pihak kepolisian, dianggap sebuah isu yang berlebihan.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Forum Suara Blambangan (Forsuba), H Abdillah Rafsanjani.

“Ini berlebihan atau terlalu dibesar-besarkan, kalau harus disebut pembantaian. Harusnya sebelum disebarluaskan, dilakukan klarifikasi lebih lanjut,” kata Abdillah kepada awak media, Jumat (14/1/2022).

Abdillah menjelaskan Forsuba adalah lembaga pendamping masyarakat serta ahli waris tanah Desa Pakel, sesuai bukti lama Surat Izin Pembukaan Lahan tertanggal 11 Januari 1929, ditandatangani oleh Bupati Banyuwangi, Achmad Noto Hadi Soerjo, saat itu.

Baca Juga: Razia Minuman Keras Tidak Berizin di Lingkungan Desa Rogojampi, Arak Disita Pedagang Ditipiring

Menurut Abdillah, apa yang terjadi pada Jumat dini hari (14/1/2022), tidak ada kaitan dengan kelompok masyarakat yang didampinginya.

Melainkan melibatkan warga Desa Pakel tergabung dalam Rukun Tani Sumberejo Pakel yang berseteru dengan perusahaan perkebunan pemegang HGU PT BS (Bumi Sari).

“Soal semalam ada kejadian yang diklaim dilakukan oleh polisi, menurut kami ini harus ditelisik lebih jauh. Karena dari beberapa orang yang mengaku jadi korban, terindikasi bukan warga asli Desa Pakel,” ujarnya.

“Ini harus dipertanyakan, kenapa (ada warga yang terindikasi bukan warga Desa Pakel), hingga waktu tengah malam berada di pakel. Apalagi ada video yang mengaku terluka karena polisi. Apalagi informasi tersebut sengaja disebarluaskan sebagai bentuk pembantaian oleh polisi,” imbuh Abdillah.

Baca Juga: Diduga Menerima Pengunjung Dibawah Umur, Polisi Razia Tempat Hiburan Malam di Kecamatan Gambiran Banyuwangi

Sesepuh GP Ansor Banyuwangi ini membeberkan, bahwa pada tahun 2018, pihaknya telah melakukan pendampingan terhadap masyarakat dan ahli waris sesuai Surat Izin Pembukaan Lahan Desa Pakel tahun 1929.

Dia menyebut bahwa warga dampingannya yang memiliki bukti otentik secara administrasi pemerintahan.

Namun ditengah perjalanan, masih menurut Abdillah, bukti-bukti administrasi melalui kelembagaan Forsuba, tanpa permisi telah digunakan oleh kelompok Rukun Tani Sumberejo Pakel.

Hingga berujung bermunculannya isu-isu negatif.