• Senin, 17 Januari 2022

KPK OTT Bupati Kuansing Terkait Suap Perpanjangan HGU Sawit Perusahaan Swasta

- Rabu, 20 Oktober 2021 | 06:01 WIB
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli dalam Konferensi Pers nya (Youtube KPK )
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli dalam Konferensi Pers nya (Youtube KPK )

KABAR RAKYAT, JAKARTA - Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Provinsi Riau AP, dalam konferensi pers yang diselenggarakan KPK di Gedung Merah Putih, pada 19 Oktober 2021, ditetapkan sebagai tersangka dalam OTT KPK di Provinsi Riau.

Siaran pers ini, disiarkan langsung KPK di akun Twitter resmi yang dikelola Biro Humas KPK @KPK_RI pada pukul 20.03.

Lili Pintauli Siregar Wakil Ketua KPK, menyampaikan dalam OTT KPK di Provinsi Riau, telah ditetapkan 2 orang tersangka, yaitu Bupati Kuansing AP dan SDR jabatan GM perusahaan swasta.

Dalam paparannya, Lili menyampaikan misi KPK dalam OTT di Riau, telah menangkap delapan orang, yaitu AP, HK Ajudan Bupati Kuansing, AM Staf Bagian Umum Bupati, DI sopir Bupati, SDR, PR, YD dan JG ketiganya sopir.

Baca Juga: Sampah Penduduk di Kabupaten Kediri Overload, Bupati Resmikan Pengoperasian TPAS Sekoto

Bupati Kuansing AP dalam OTT Riau, disangka telah menerima aliran dana hadiah atau janji dalam kasus perpanjangan HGU lahan sawit perusahaan swasta.

Kronologi tersangka AP dan SDR ditetapkan tersangka dalam kasus janji kesepakatan dalam pengurusan perpanjangan HGU lahan sawit tersebut.

Syarat pengurusan perpanjangan HGU harus menyediakan lahan pengganti kebun kemitraan seluas 20 persen dari luas lahan yang akan diurus ijinnya.

Untuk memenuhi ijin perpanjangan tersebut, perusahaan swasta sediakan lahan kebun kemitraan 20 persen di Kabupaten Kampar. Seharusnya letak kebun kemitraan itu berada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Baca Juga: LINK Live Streaming UEFA Liga Champions PSG VS Leipzig dan Prediksi Lineup Pemain Kedua Tim

Agar lahan kebun kemitraan dikabupaten Kampar disetujui sebagai prasarat dalam pengurusan HGU lahan di Kuansing, maka SDR selaku manager perusahaan swasta mengajukan surat permohonan ke AP selaku Bupati Kuantan Singingi

Selanjutnya, dilakukan pertemuan antara SDR dan AP selaku Bupati Kuansing.

Menurut paparan lili, dalam pertemuaan tersebut, AP menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan untuk pernyataan tidak keberatan atas 20 persen KKPA perpanjangan HGU dibutuhan minimal uang Rp2 miliar.

Lili mengatakan, sebagai tanda kesepakatan, sekitar bulan September 2021, diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh SDR kepada AP uang sebesar Rp500 juta.

Baca Juga: Ketua DPRD Banyuwangi Minta Tahun 2022 Seluruh Fasilitas Publik Wajib Ramah Difabel

“Berikutnya pada 18 Oktober 2021, SDR diduga kembali menyerahkan kesanggupannya tersebut kepada AP dengan menyerahkan uang sekitar Rp 200 juta,” lanjut dia.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Lili menyampaika bahwa tersangka SDR dan AP untuk 20 hari kedepan, akan ditahan dirutan merah putih KPK Jakarta.

' Untuk mempermudah penyelidikan dan penyidikan, setelah ditetapkan sebagai tersangka maka tersangka AP dan SDR untuk 20 hari kedepan akan dilakukan penahanan di gedung merah putih KPK Jakarta, mulai tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan Tanggal 7 November 2021,' pungkas Lili. ***

Halaman:
1
2

Editor: Choiri Kurnianto

Sumber: Twitter/@KPK_RI

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X