Gubernur Jawa Timur Minta Penambahan Kuota 20 Desa Devisa ke Pembiayaan Ekspor Indonesia: Ini Tujuannya

KABAR RAKYAT - Program Desa Devisa dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penambahan kuota dari 15 menjadi 20 Desa Devisa diharapkan diperoleh pelaku usaha.

Keinginan penambahan kuota Desa Devisa itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat kunjungan kerja di Madiun, kemarin, 16 Februari 2022.

Kabupaten Madiun, disebutkan Gubernur Khofifah, diusulkan dua Desa Devisa segera tercapai. Yakni, Desa Candimulyo, Kecamatan Dolopo, dengan Kampung Batiknya. Yang prioritas tahun 2022 ini produsen kopi di lereng Gunung Wilis Desa/Kecamatan Kare.

Harapannya, Desa Devisa di Jawa Timur bisa menjadi penyokong kesejahteraan masyarakat desa. Sebagaimana tujuan program Desa Devisa dari LPEI sebagai program pendampingan berbasis pengembangan masyarakat atau komunitas (community development).

Baca Juga: Menteri Lutfi Minta Distributor Minyak Goreng di Kota Makassar Segera Gelontor Pasar Rakyat

Dalam program ini, desa yang memiliki produk unggulan dengan orientasi ekspor berkesempatan mengembangkan potensinya. Akses terhadap pasar yang lebih luas dan pendampingan pengolahan produk ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakatnya.

“Jadi Saya bersama Kadisperindag, Kabiro Perekonomian, Kepala Disbudpar berkeliling menyiapkan desa devisa sebelum dilakukan assesment oleh LPEI. Sekarang kita mendapatkan kuota 15 Desa Devisa. Tetapi saat ini yang telah siap ada 20 desa. Kita akan mengajukan semua,” jelas Khofifah.

Pada Oktober 2021, baru 3 desa yang sudah disetujui oleh LPEI dan sudah mendapatkan penguatan sebagai Desa Devisa. Ketiga Desa tersebut berada di Gresik, Sidoarjo, dan Banyuwangi.

"Saya berharap bahwa akan ada potensi yang oleh Pak Bupati di endorse untuk kita usulkan menjadi Desa Devisa," tambahnya.