• Selasa, 6 Desember 2022

Gubernur Khofifah Dukung Harmonisasi Peraturan Pajak di Jatim, Pengungkit Ekonomi Rakyat di Masa Covid19

- Jumat, 21 Januari 2022 | 19:17 WIB
Gubernur Khofifah: Harmonisasi Peraturan Pajak di Jatim, Pengungkit Ekonomi Rakyat di Masa Covid19  (Humas Prov Jatim for Kabar Rakyat)
Gubernur Khofifah: Harmonisasi Peraturan Pajak di Jatim, Pengungkit Ekonomi Rakyat di Masa Covid19 (Humas Prov Jatim for Kabar Rakyat)

KABAR RAKYAT - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan dukungan penuh pengaplikasian UU Harmoniasi Peraturan Perpajakan (HPP). Harapannya UU HPP tersebut menjadi pengungkit ekonomi rakyat di tengah pandemi Covid19, utamanya bagi sektor UMKM.

Dijelaskan, Gubernur Khofifah, keberadaan UU HPP akan memberikan keringanan Pajak Penghasilan atau PPh. Pemerintah menetapkan UMKM dengan pendapatan kotor atau bruto Rp500 juta per tahun tidak termasuk kena pajak.

Pemerintah juga memberikan keringanan berupa diskon tarif sebesar 50% atas Pajak Penghasilan (PPh) untuk golongan UMKM yang mendapatkan omzet hingga mencapai Rp. 4,8 miliar per tahun. Dengan harapan terus memacu pelaku UMKM meningkatkan omzet.

"UU HPP ini kita andaikan sebagai angin segar bagi masyarakat dan pelaku UMKM. UMKM baru mulai akan diringankan. Dan UMKM yang tengah bertumbuh akan terpacu untuk terus berkembang meningkatkan omzetnya," terang Khofifah pada acara Sosialisasi UU No. 7 Tahun 2021 tentang UU HPP bersama jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Grahadi Surabaya, kemarin 20 Januari 2022.

Baca Juga: Pemkab Bondowoso Lakukan Vaksinasi Perdana Anak Usia 6 – 11 Tahun

kebijakan pemberian keringanan semacam ini, kata Khofifah, disebutnya sebagai Booster yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

"Ini adalah bukti bahwa pemerintah mendengar dan hadir bagi masyarakat di tengah kondisi pandemi Covid19," ungkapnya.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazaea mengungkapkan, UU HPP hadir dalam momentum yang tepat untuk memperkuat reformasi perpajakan, melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan sukarela, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan.

Kehadiran UU ini juga bisa mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan serta meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional.

Halaman:

Editor: Choiri Kurnianto

Sumber: Humas Provinsi Jatim

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X