• Kamis, 27 Januari 2022

PLN 'Belanja' Produk Dalam Negeri Rp1,56 Triliun di Proyek Kelistrikan Kalimantan Barat

- Kamis, 2 September 2021 | 15:22 WIB
Proyek kelistrikan PT PLN (Persero) di Kalimantan Barat (Dok PLN for Kabar Rakyat)
Proyek kelistrikan PT PLN (Persero) di Kalimantan Barat (Dok PLN for Kabar Rakyat)

KABAR RAKYAT, Pontianak - PT PLN (Persero) terus meningkatkan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di berbagai proyek kelistrikan demi memacu perekonomian nasional.

Di Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat misalnya, pembangunan tower-tower transmisi, gardu induk, dan pembangkit sebagian besar menggunakan produk dalam negeri mencapai rata-rata 70,6 persen atau setara Rp1,56 triliun hingga Juli 2021.

Pemanfaatan produk dalam negeri terbesar di proyek transmisi sebesar 87,22 persen atau setara Rp 508 miliar. Kemudian proyek gardu induk Rp251 miliar, dengan persentase TKDN 78,43 persen dan proyek pembangkit dengan TKDN persentase 46,26 persen atau sekitar Rp803 miliar.

“Kami terus berupaya untuk meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri dalam setiap kegiatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, baik dalam pengadaan barang maupun jasa yang dibutuhkan PLN," ujar General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat, Didik Mardiyanto.

Baca Juga: Hanya Tiga Pekan Banyuwangi Tuntaskan Vaksinasi Covid-19 Penyandang Disabilitas

Baca Juga: Kemenkes Jamin Data Masyarakat Dalam eHAC PeduliLindungi Aman dari Kebocoran

Seperti pada proyek pembangunan infrastruktur, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilo Volt Tayan-Sanggau dengan nilai kontrak Rp192 miliar. Dalam proyek yang selesai pada 2020 ini, PLN berhasil memaksimalkan bahan baku produksi dalam negeri hingga mencapai kandungan TKDN sebesar 73,12 persen.

Proyek kelistrikan PT PLN (Persero) di Kalimantan Barat (Dok PLN for Kabar Rakyat)

Langkah yang dilakukan PLN ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 54 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk kepentingan umum wajib menggunakan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri.

Halaman:

Editor: Choiri Kurnianto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X